Beijing Manfaatkan Keraguan ASEAN terhadap AS | JAKARTA – Angin politik di kawasan Asia Tenggara sedang berembus kencang ke arah Utara. Langkah Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, yang baru saja menyelesaikan rangkaian safari diplomatik ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar, bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap bahwa Beijing siap mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat (AS) di tengah ketidakpastian global yang kian mencekam.
Situasi di tahun 2026 ini memang tidak sedang baik-baik saja. Lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah telah memicu inflasi hebat yang memukul daya beli masyarakat di Asia Tenggara. Di saat negara-negara ini membutuhkan dukungan nyata, kebijakan tarif yang agresif dari Washington justru menambah beban ekonomi. Dalam celah kegelisahan inilah, Wang Yi datang membawa narasi sebagai mitra yang lebih stabil, dapat diprediksi, dan “selalu ada.”
Pendalaman Aliansi Keamanan di Kamboja
Kamboja sejak lama menjadi titik tumpu terkuat Cina di kawasan. Namun, pertemuan terbaru di Phnom Penh menunjukkan adanya eskalasi hubungan yang signifikan. Melalui inisiasi dialog strategis “Cina-Kamboja 2+2”, kedua negara kini resmi mengintegrasikan koordinasi antara kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan.
Pengamat melihat langkah ini sebagai upaya Beijing untuk mengunci loyalitas Kamboja bukan hanya lewat bantuan ekonomi, tetapi juga proteksi keamanan. Apalagi, isu sensitif seperti sindikat penipuan daring yang selama ini merusak citra domestik Kamboja kini mulai ditangani bersama. Dengan turun tangannya Beijing dalam masalah kriminalitas lintas batas ini, Kamboja merasa mendapatkan pembelaan yang tidak mereka dapatkan dari dunia Barat yang cenderung memberikan sanksi daripada solusi.
Diplomasi Damai di Perbatasan Thailand
Bergeser ke Thailand, peran Cina sebagai “kakak besar” semakin terlihat nyata. Konflik perbatasan yang berdarah antara Thailand dan Kamboja sejak Juli 2025 telah menjadi duri dalam daging bagi stabilitas ASEAN. Meski sebelumnya Donald Trump sempat mencoba menekan kedua negara dengan ancaman ekonomi, metode intimidasi tersebut terbukti gagal total di lapangan.
Sebaliknya, Beijing mengambil pendekatan yang lebih halus namun efektif. Dengan posisi sebagai investor utama di kedua negara yang bersengketa, Cina memiliki daya tawar yang tidak dimiliki negara manapun. Pemerintahan baru Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul tampaknya lebih menaruh kepercayaan pada mediasi Beijing untuk mengakhiri sengketa lahan tersebut secara permanen. Hal ini mempertegas kesan bahwa Cina kini memiliki kemampuan resolusi konflik yang lebih mumpuni di kawasan dibandingkan Amerika Serikat.
Myanmar: Realisme Politik di Tengah Isolasi
Kasus Myanmar mungkin menjadi panggung diplomasi yang paling kontroversial bagi Wang Yi. Di saat negara-negara Barat menjauhkan diri dari pemerintahan hasil pemilu yang dinilai tidak transparan, Cina justru memilih jalan pragmatis. Bagi Beijing, stabilitas di Myanmar adalah harga mati demi mengamankan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar (CMEC) yang menjadi akses strategis menuju Samudra Hindia.
Dukungan Wang Yi terhadap kedaulatan Myanmar menunjukkan bahwa Beijing lebih memprioritaskan kepentingan strategis jangka panjang daripada tuntutan demokratisasi yang kaku. Bagi para pemimpin di Asia Tenggara yang memiliki sistem politik beragam, pendekatan Cina yang “tidak mencampuri urusan domestik” seringkali terasa lebih nyaman dibandingkan tekanan moralistik dari Washington.
Pergeseran Kepercayaan yang Terukur
Data yang dirilis oleh State of Southeast Asia 2026 menjadi bukti sahih bahwa upaya Cina mulai membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah survei modern, tingkat kepercayaan terhadap Cina melampaui Amerika Serikat. Sebanyak 55,6% responden di kawasan memprediksi bahwa hubungan dengan Beijing akan semakin harmonis dalam beberapa tahun mendatang.
Sentimen ini muncul karena adanya persepsi bahwa AS sedang kehilangan fokus dan kredibilitasnya sebagai penjamin keamanan kawasan. Strategi “antisipasi skenario terburuk” kini tengah dijalankan oleh banyak negara ASEAN; mereka mulai merapat ke Beijing sebagai bentuk proteksi jika suatu saat Amerika Serikat benar-benar menarik diri secara total dari urusan Asia.
Kunjungan maraton Wang Yi akhirnya memberikan gambaran jelas tentang masa depan geopolitik kita. Asia Tenggara tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam persaingan dua negara adidaya, melainkan mulai secara aktif memilih pihak yang dianggap paling memberikan keuntungan konkret dan stabilitas keamanan. Jika tren ini terus berlanjut, dominasi AS di Pasifik mungkin akan segera menjadi catatan sejarah, digantikan oleh tatanan baru yang berpusat pada kepemimpinan Beijing.